Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah Sumber Duko (STISA Pamekasan) terus mendorong penguatan wawasan kebangsaan dan hukum bagi para mahasiswanya. Dalam program studi tahunan kampus, sejumlah perwakilan mahasiswa dan dosen melakukan kunjungan akademik ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga : STISA Pamekasan Lakukan Penyumpahan Struktural Pasca Rotasi dan Rekrutmen Personalia

Kunjungan yang dikonfirmasi langsung diterima oleh Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menjadi forum dialog interaktif mengenai relevansi dan transformasi ilmu syariah dalam sistem hukum nasional. Wakil Ketua 2 STISA Pamekasan, Achmad Dofiru Anam, S.H.I., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang sangat penting untuk membuka cakrawala mahasiswa.

“Kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa kami agar tidak hanya memahami teori di kelas, tetapi juga melihat langsung bagaimana kebijakan hukum dirumuskan dan dikoordinasikan,” ujar Achmad Dofiru Anam dalam keterangannya usai pertemuan. Pihak kampus berharap mendapatkan gambaran komprehensif tentang tantangan dan inovasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas dalam mewujudkan hukum yang adil dan transparan.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, Menko Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya perguruan tinggi syariah untuk mengembangkan keilmuan yang terintegrasi dengan dinamika hukum nasional. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mempelajari fikih secara tekstual.

“Jangan hanya belajar syariah dan fikih, tetapi juga pelajari hukum yang berkembang di dunia. Banyak regulasi kita, termasuk di bidang ekonomi dan kepailitan, mengadopsi nilai-nilai syariah, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit sebagai hukum syariah,” jelas Guru Besar Hukum Tata Negara itu.

Yusril memberikan contoh konkret, seperti konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan, yang mencerminkan transformasi nilai syariah ke dalam hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum harus responsif terhadap praktik dan kebutuhan masyarakat.

Merespons kebutuhan kampus, Samsuri, SE., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama juga menyampaikan perlunya penguatan literatur hukum di perpustakaan STISA Pamekasan. Menanggapi hal ini, Menko Yusril menyatakan kesiapan untuk mendukung pengayaan referensi akademik dengan menyerahkan koleksi buku-buku hukum yang ditulis oleh beliau.

Diskusi yang diikuti para mahasiswa tersebut juga menyentuh berbagai isu aktual, seperti praktik ekonomi syariah, kompetensi peradilan agama, serta relasi antara hukum adat dan hukum Islam. Pihak kampus menilai, masukan dari Menko Prof. Yusril sangat berharga untuk membekali mahasiswa agar kelak dapat berkontribusi dalam merancang regulasi yang berkeadilan, berakar pada nilai-nilai keindonesiaan, namun adaptif terhadap perkembangan global.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik di STISA Pamekasan dengan pemerintah dalam membangun sistem hukum nasional yang kontekstual.